Oleh: Sihono HT
Pada Jumat malam, 6 Juli 2018, sebanyak 24 Ketua PWI Provinsi se Indonesia bertemu dan berdiskusi dengan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X (tokoh Reformasi) di Kraton Kilen Ngayogyakarta Hadiningrat. Audiensi ini didukung 11 Ketua PWI Provinsi melalui pesan Whatsapp, karena tidak bisa hadir ke Yogyakarta.
Para Ketua PWI Provinsi didampingi Atal S Depari yang saat ini (2021) menjadi Ketua Umum PWI Pusat dan Ngarso Dalem didampingi Rektor UGM Ir Panut Mulyono MEng Deng IPU ASEAN Eng dan Rektor UII Fathul Wahid ST MSc PhD, serta Sekda, Kepala DPPKAD, dan Kepala Dinas Kominfo DIY.
Diskusi diawali dengan cetusan rasa keprihatinan terhadap perkembangan pers di Indonesia pada 20 tahun terakhir oleh Sihono HT, inisiator pertemuan, yang saat itu sebagai Ketua PWI DIY. Pelaksanaan pers di Indonesia sudah semakin jauh terseret ideologi kapitalis dan liberal. Sepertinya wartawan sebagai insan pers Indonesia, tidak memiliki ideologi.
Usai diskusi disepakati pendirian Pusat Studi Pers Pancasila dan pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga Gubernur DIY malam itu langsung memerintahkan Sekda, Kepala DPPKAD dan Kepala Dinas Kominfo DIY untuk segera membangunkan Grha Pers Pancasila.
Sebelum diakhiri, dilaksanakan pembacaan Deklarasi Yogyakarta oleh para Ketua PWI Provinsi dan semua yang hadir di Kraton Kilen dipimpin Sihono HT, Ketua PWI DIY.
Deklarasi Yogyakarta
- Kami wartawan Indonesia menghargai pluralisme, toleransi, dan keberagaman dalam menghasilkan karya jurnalistik.
- Kami wartawan Indonesia akan terus mengobarkan semangat gotong royong, solidaritas, saling berbagi, dan tolong menolonh di antara elemen bangsa.
- Kami wartawan Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Kami wartawan Indonesia menghargai musyawarah mufakat dan tidak akan memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan.
- Kami wartawan Indonesia siap mencerdaskan masyarakat dengan liputan inspiratif, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Ngayogyakarta Hadiningrat
Jumat, 6 Juli 2018
Untuk menjaga semangat kebangsaan, kecintaan terhadap tanah air, dan penguatan karakter wartawan anggota PWI, maka pengurus PWI Pusat perlu mengambil peran untuk pemahaman dan pelaksanaan Pers Pancasila bagi sekitar 15.000 anggotanya.
Sebaiknya PWI Pusat segera membuat SK Direktur Program Pemahaman dan Pelaksanaan Pers Pancasila (P4). Tugas Direktur Program P4, antara lain, menyusun personalia P4, merumuskan Pers Pancasila. Materi pendidikan dan latihan, membuat model diklat penanaman ideologi Pers Pancasila, membuat draft kerja sama antara PWI dan BPIP, serta instansi terkait, dan melaksanakan diklat Pemahaman dan Pelaksanaan Pers Pancasila bagi 15.000 wartawan anggota PWI dan elemen masyarakat yang berminat.
Sebagai penggagas pendirian Pusat Studi Pers Pancasila dan Pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta, penulis merasa terpanggil untuk merealisasikan media siber yang dirancang sebagai pelaksana dan pengembang Pers Pancasila. Semoga bermanfaat bagi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)
Penulis, penanggung jawab media siber Tunggal.co
