Kabar  

Ketua DPRD DIY Dukung Rencana Pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta

Ketua DPRD DIY Nuryadi (kanan) berbincang dengan Hudono dan Sihono tentang rencana pembangunan Grha Pers Pancasila, Kamis (8/9/2022). (Foto: Ist)

YOGYAKARTA – Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nuryadi mendukung rencana pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Gagasan membangun gedung yang dirancang sebagai tempat pendidikan dan latihan, serta Pusat Studi Pers Pancasila itu sudah muncul empat tahun lalu (2018) dan mendapat respon positif Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X.

“Bagus… bagus itu. Sebagai wakil rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta, saya mendukung pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta,” tegas Nuryadi, saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY yang dipimpin Ketua PWI DIY H Hudono di Kantor DPRD DIY Jalan Malioboro Yogyakarta, Kamis 8 September 2022.

Hudono mengemukakan, rencana pembangunan Grha Pers Pancasila sudah digagas pengurus PWI DIY periode sebelumnya. Surat permohonan sudah diajukan kepada Gubernur DIY dan sudah ada memo ke Dinas Pekerjaan Umum untuk dibuat gambar dan penghitungan dana anggaran yang diperlukan. Namun karena pandemi Covid-19, rencana pembangunannya tertangguhkan.

Ketua Dewan Kehormatan PWI DIY, Sihono HT, menjelaskan saat menjadi Ketua PWI DIY (2015-2020) tepatnya pada Jumat malam 6 Juli 2018, dirinya menginisiasi pertemuan para Ketua PWI Provinsi se Indonesia dengan Ngarso Dalem di Kraton Kilen Ngayogyakarta Hadiningrat.

Malam itu sebanyak 24 Ketua PWI Provinsi se Indonesia dan Ketua PWI Surakarta bertemu dan berdiskusi dengan Ngarso Dalem sebagai tokoh Reformasi di Kraton Kilen. Pertemuan bersejarah itu didukung 11 Ketua PWI Provinsi melalui pesan Whatsapp, karena tidak bisa hadir ke Yogyakarta. Sedangkan Ngarso Dalem didampingi Rektor UGM (saat itu) Prof Ir Panut Mulyono MEng Deng IPU ASEAN Eng dan Rektor UII Prof Fathul Wahid ST MSc PhD, serta Sekda, Kepala DPPKAD, dan Kepala Dinas Kominfo DIY.

Diskusi diawali dengan cetusan rasa keprihatinan terhadap perkembangan pers di Indonesia pada 20 tahun terakhir oleh Sihono HT, inisiator pertemuan, yang saat itu sebagai Ketua PWI DIY. Pelaksanaan pers di Indonesia sudah semakin jauh terseret ideologi kapitalis dan liberal. Sepertinya wartawan sebagai insan pers Indonesia, tidak memiliki ideologi. Padahal dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Maka Jumat malam di Kraton Kilen tercetuslah Deklarasi Yogyakarta.

Deklarasi Yogyakarta

  1. Kami wartawan Indonesia menghargai pluralisme, toleransi, dan keberagaman dalam menghasilkan karya jurnalistik.
  2. Kami wartawan Indonesia akan terus mengobarkan semangat gotong royong, solidaritas, saling berbagi, dan tolong menolong di antara elemen bangsa.
  3. Kami wartawan Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  4. Kami wartawan Indonesia menghargai musyawarah mufakat dan tidak akan memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan.
  5. Kami wartawan Indonesia siap mencerdaskan masyarakat dengan liputan inspiratif, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Ngayogyakarta Hadiningrat

Jumat, 6 Juli 2018

Usai diskusi dan pembacaan Deklarasi Yogyakarta disepakati pendirian Pusat Studi Pers Pancasila dan pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga Gubernur DIY malam itu langsung memerintahkan Sekda, Kepala DPPKAD dan Kepala Dinas Kominfo DIY untuk segera membangunkan Grha Pers Pancasila.

Mendengar penjelasan Hudono dan Sihono, Ketua DPRD DIY Nuryadi meminta foto kopi surat yang sudah dikirimkan ke Gubernur DIY dan dokumen tentang rencana pembangunan Grha Pers Pancasila. Jika sudah memperoleh datanya, Ketua DPRD DIY akan memanfaatkan waktu saat pengukuhan kontingen Porwanas PWI DIY untuk berkomunikasi dengan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X. (*)

Exit mobile version